GOLKAR PEKANBARU - Ironi hukum kembali dipertontonkan di jantung Kota Pekanbaru. Di tengah semangat penegakan aturan, publik justru disuguhkan pemandangan kontras di mana proyek pembangunan megah berdiri gagah tanpa izin di atas lahan bermasalah, sementara pedagang kecil dan warga biasa langsung digusur tanpa kompromi.
Pasca rapat dengar pendapat (hearing) Komisi IV DPRD Pekanbaru bersama sejumlah OPD Pemko akhir pekan lalu, akhirnya secercah harapan muncul. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menerbitkan surat rekomendasi kepada Satpol PP untuk menertibkan aktivitas pembangunan di Jalan Sudirman yang berada persis di samping showroom Wuling/Koki Sunda.
Namun yang menyakitkan, bukan soal surat itu baru keluar setelah desakan keras. Tapi tentang mengapa Satpol PP, yang seharusnya menjadi ujung tombak penegakan Perda, justru terkesan bungkam dan tak bergeming.
"Benar, kita sudah menerima surat itu. Ditandatangani langsung oleh Kepala DPM-PTSP, Akmal Khairi, pada 4 Juli lalu," ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel SH MH, Senin (7/7/2025).
Roni tak menutup kekesalannya. Ia menyoroti lambannya respons Satpol PP dalam menertibkan proyek yang jelas-jelas menabrak aturan. "Kalau masyarakat kecil bangun rumah tanpa izin, langsung disegel. Tapi kalau pengusaha besar yang main, semua pura-pura tak melihat. Ini memilukan! Jangan sampai Satpol PP Pekanbaru dicap tebang pilih dan takut dengan oligarki!" tegasnya.
Ironi makin tajam saat diketahui Satpol PP dua kali mangkir dari undangan hearing DPRD. Pada 3 Juli dan sebelumnya pada 7 Mei 2025, Satpol PP absen, sementara pihak kontraktor, BPN, dan OPD lainnya hadir dan berdiskusi terbuka. Ada apa?
Komisi IV bahkan telah membeberkan, pembangunan supermarket raksasa itu berdiri di atas lahan seluas 6 hektar yang tumpang tindih 7 SHM. Status lahan sudah diblokir BPN Pekanbaru sejak lama. Artinya, pembangunan tersebut ilegal dan tanpa izin resmi dari dinas terkait. Namun hingga kini, proyek tetap berjalan tanpa hambatan.
"Ini harus jadi atensi serius Wali Kota. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas," kata Roni geram.
Editor : ZULFIKRI SH
.jpeg)
