GOLKAR PEKANBARU — Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Golkar, Putri Varadina SIP MSI, memanfaatkan reses kesatu masa sidang 2024/2025 untuk mendengar langsung keluhan dan aspirasi masyarakat. Dalam agenda reses perdananya, Putri mengunjungi delapan titik di wilayah Kecamatan Bukit Raya dan Sail, termasuk Kelurahan Air Dingin, Simpang Tiga, Tangkerang Labuai, Suka Maju, dan Cinta Raja.
Reses yang dilakukan pada periode awal masa jabatannya ini menjadi momentum penting bagi Putri untuk menyerap isu-isu krusial di tengah masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah keluhan warga tentang adanya pungutan liar (pungli) di sekolah negeri.
“Banyak orang tua mengeluhkan pungli terkait pembelian seragam, buku LKS, dan biaya tambahan lainnya. Hal ini sangat memberatkan, apalagi bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Sebagai anggota Komisi III yang membidangi pendidikan, saya akan segera menindaklanjuti persoalan ini ke Pemko Pekanbaru, khususnya Dinas Pendidikan,” ujar Putri, Rabu (20/11/2024).
Selain persoalan pendidikan, Putri juga mendengar keluhan warga terkait implementasi program Universal Health Coverage (UHC). Program berobat gratis menggunakan KTP Pekanbaru masih diwarnai dengan pelayanan yang kurang memadai di beberapa fasilitas kesehatan.
“Banyak laporan masyarakat yang merasa kurang dilayani dengan baik saat memanfaatkan UHC. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, mengingat kesehatan adalah kebutuhan dasar,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada pendidikan dan kesehatan, Putri juga mencatat keluhan warga mengenai infrastruktur jalan dan drainase. Sejumlah ruas jalan lingkungan di Bukit Raya dan Sail rusak parah, dan sistem drainase yang buruk kerap menyebabkan banjir saat hujan.
“Permasalahan ini sudah sering diajukan dalam musrenbang kelurahan dan kecamatan, tetapi hingga kini belum terlihat tindak lanjut yang nyata dari pemerintah. Kami akan mengawal isu ini agar masyarakat bisa merasakan perubahan,” tutupnya.
Putri Varadina berkomitmen untuk menjadikan seluruh aspirasi warga sebagai prioritas kerja selama masa jabatannya. Reses ini tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moralnya dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di dapil Bukit Raya dan Sail.