.jpeg)
GOLKAR PEKANBARU — Ruang Paripurna DPRD Kota Pekanbaru dibuka untuk umum, Senin (14/4/2025). Di ruang yang semestinya menjadi ruang pertanggungjawaban publik itu, satu per satu kursi kepala dinas tampak kosong.
Tidak ada wajah-wajah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang biasa duduk di barisan depan, menyimak, dan menjawab pertanyaan dewan. Yang hadir, hanya segelintir saja.
Padahal hari ini Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024 seharusnya menjadi momen evaluasi besar kinerja pemerintah. Namun sayangnya, yang tersaji justru potret abai birokrasi yang mencederai nilai akuntabilitas.
“Kami mempertanyakan, kenapa begitu banyak kepala OPD yang tidak hadir? Ini bukan forum sembarangan. Ini Paripurna!” ujar Anggota Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru, Syafri Syarif, dengan nada kekecewaan.
Bagi Syafri, ketidakhadiran itu tidak bisa dimaklumi. Ia menyebut, ada indikasi para pimpinan OPD tengah menanti keputusan politik yang lebih besar, rotasi jabatan yang dijanjikan Wali Kota Agung Nugroho usai Lebaran. “Mereka seolah sedang menunggu nasib, dan dalam penantian itu, tugas mereka kepada rakyat ditinggalkan,” ujarnya.
Syafri tidak hanya mengecam, tapi juga mendesak. Jika dugaan itu benar, katanya, maka rotasi harus segera dilakukan. “Mereka yang tidak hadir hari ini telah melukai semangat kemitraan antara DPRD dan Pemko. Ini bukan hanya soal etika birokrasi, ini soal penghormatan terhadap demokrasi,” katanya.
Kritik itu datang di tengah sejumlah pekerjaan rumah yang belum juga terselesaikan. Masalah-masalah klasik masih menjadi beban kota, pengelolaan sampah yang belum tuntas, banjir yang terus berulang, lubang-lubang jalan yang mengancam keselamatan, serta efisiensi anggaran yang harus dikawal.
Sementara itu, roda pembangunan seperti tertatih. Memasuki triwulan kedua, serapan anggaran masih rendah, geliat ekonomi belum menguat, dan program-program prioritas belum terlihat dampaknya di tengah masyarakat.
Ironisnya, di saat performa masih lemah, tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 sudah dimulai. Tanpa arah yang jelas dari para kepala OPD, siapa yang akan menjamin bahwa kebutuhan masyarakat benar-benar terakomodasi?
Paripurna LKPJ semestinya menjadi panggung evaluasi, koreksi, dan rencana perbaikan. Namun ketika para pemimpin teknis tak hadir untuk mendengar dan menjelaskan, maka yang tersisa hanyalah panggung kosong dan pertanyaan masihkah mereka peduli?
Kekosongan kursi di ruang sidang hari itu bukan sekadar absen fisik. Ia mencerminkan absennya kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen pada pelayanan publik. Dan ketika pejabat publik mulai merasa lebih penting menunggu keputusan politik daripada memenuhi kewajiban konstitusionalnya, maka saat itulah rakyat patut marah.
Sumber : ZULFIKRI SH
